HISTORY OF INDONESIAN AIR FORCE PART III : KOPASKHAS TNI AU

Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara

Markas Mako Korpaskhasau, Margahayu, Bandung
Kekuatan 5.732 orang
Persenjataan QW-3, DSHK 12,7 mm, SS-1/SS-2, MP5, M16 A3 Commando, SAR-21,Sniper SIG SHR 970 Tactical Rifle,Sniper SIG Sauer SSG 3000, Countersniper FN Hecate II, Pistol Glock 17C dan 19C
Spesialis Operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan
Dibentuk 17 Oktober 1947

Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (disingkat Korpaskhasau, Paskhas atau sebutan lainnya Baret Jingga), merupakan pasukan (khusus) yang dimiliki TNI-AU. Paskhas merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra, yaitu laut, darat, udara. Dalam operasinya, tugas dan tanggungjawab Paskhas lebih ditujukan untuk merebut dan mempertahankan pangkalan udara dari serangan musuh, untuk selanjutnya menyiapkan bagi pendaratan pesawat kawan. Kemampuan ini disebut dengan Operasi Pembentukan dan Pengoperasian Pangkalan Udara Depan (OP3UD).[1] Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para-komando (parako) untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya.

Baju seragan pasukan PGT, Kopasgat, dan Paskhas

Warna baret jingga Paskhas terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margahayu, Bandung, yaitu tempat pasukan komando ini dilatih.

Motto
Motto Paskhas ialah "Karmaye Vadikarate Mafalesu Kadatjana", yang artinya bekerja tanpa menghitung untung dan rugi.[4]

Presiden RI pertama Ir. Sukarno, pada malam ”tirakatan” hari Bhakti AURI di Istana Negara tanggal 30 Juli 1964, memberikan ungkapan ini secara langsung untuk memotivasi personil AURI. Sukarno menyitirnya dari kalimat termasyhur pada Sangkahya-yoga kitab Bhagawadgita, sloka 2.47, yang lengkapnya berbunyi :

    "karmaṇy evādhikāras te

    mā phaleṣu kadācana

    mā karma-phala-hetur bhūr

    mā te sańgo 'stv akarmaṇi."

Arti setiap kata Sangkahya-yoga tersebut adalah sebagai berikut :

    karmaṇi = "dalam tugas yang ditentukan"
    eva = "pasti"
    adhikāraḥ = "benar"
    te = "dari kamu"
    mā = "tidak akan pernah"
    phaleṣu = "dalam buah" (hasil)
    kadācana = "pada saat mana pun"
    karma-phala = "dalam hasil pekerjaanmu"
    hetuḥ = "sebab"
    bhūḥ = "menjadi"
    sańgaḥ = "keterikatan"
    astu = " seharusnya ada"
    akarmaṇi = "dalam tidak melakukan tugas yang ditentukan".

Jadi, motto Korps khas bisa dipahami sebagai berarti :

"Kamu berhak melakukan tugas yang ditentukan, tetapi tidak berhak atas hasil kelakuanmu."

Sejarah
Penerjunan pasukan pertama kali

Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor mengajukan permintaan kepada AURI agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk tugas membentuk dan menyusun gerilyawan, membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, membuka stasiun radio induk untuk memungkinkan hubungan antara Yogyakarta dan Kalimantan, dan mengusahakan serta menyempurnakan daerah penerjunan (dropping zone) untuk penerjunan selanjutnya. Atas inisiatif Komodor (U) Suryadi Suryadarma kemudian dipilih 12 orang putra asli Kalimantan dan 2 orang PHB AURI untuk melakukan penerjunan.[5]

Tanggal 17 Oktober 1947, tiga belas orang anggota berhasil diterjunkan di Sambi, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka adalah Heri Hadi Sumantri (montir radio AURI asal Semarang), FM Suyoto (juru radio AURI asal Ponorogo), Iskandar (pimpinan pasukan), Ahmad Kosasih, Bachri, J. Bitak, C. Williem, Imanuel, Amirudin, Ali Akbar, M. Dahlan, JH. Darius, dan Marawi. Semuanya belum pernah mendapat pendidikan secara sempurna kecuali mendapatkan pelajaran teori dan latihan di darat (ground training). Seorang lagi yaitu Jamhani batal terjun karena takut.

Mereka diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh Bob Freeberg yang berkebangsaan Inggris sekaligus sebagai pemilik pesawat, ko-pilot Opsir (U) III Suhodo, dan jump master Opsir Muda (U) III Amir Hamzah. Bertindak sebagai penunjuk daerah penerjunan adalah Mayor (U) Cilik Riwut yang putra asli Kalimantan. Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia.

Pasukan ini awalnya akan diterjunkan di Sepanbiha, Kalimantan Selatan namun akibat cuaca yang buruk dan kontur daerah Kalimantan yang berhutan lebat mengakibatkan Mayor (U) Cilik Riwut kebingungan saat memprediksi tempat penerjunan. Setelah bergerilya di dalam hutan pada tanggal 23 November 1947, pasukan ini disergap tentara Belanda akibat pengkhianatan seorang kepala desa setempat, yang mengakibatkan gugurnya Heri Hadi Sumantri, Iskandar, dan Ahmad Kosasih. Sedangkan yang lainnya berhasil lolos namun akhirnya setelah beberapa bulan mereka berhasil juga ditangkap Belanda.

Dalam pengadilan, Belanda tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasukan payung dan akhirnya mereka dihukum sebagai seorang kriminal biasa. Mereka dibebaskan setelah menjalani hukuman 1 tahun dan langsung diangkat menjadi anggota AURI oleh Komodor (U) Suryadi Suryadarma.

Peristiwa Penerjunan yang dilakukan oleh ke tiga belas prajurit AURI tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya satuan tempur pasukan khas TNI Angkatan Udara. Tanggal 17 Oktober 1947 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang sekarang dikenal dengan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Korpaskhas).[6]

Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP)
Pada masa awal kemerdekaan, dalam konsolidasi organisasi Badan Keamanan Rakyat Oedara (BKRO) membentuk Organisasi Darat yaitu Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP). PPP dibutuhkan untuk melindungi pangkalan-pangkalan udara yang telah direbut dari tentara Jepang terhadap serangan Belanda yang pada waktu itu ingin kembali menduduki wilayah Republik Indonesia. Pimpinan BKR saat itu baik Letjen Soedirman maupun Komodor (U) Suryadi Suryadarma berpendapat bahwa Belanda pasti akan menyerang ibukota RI di Yogyakarta lewat udara. PPP saat itu masih bersifat lokal, yang dibentuk di pangkalan-pangkalan udara seperti di Pangkalan Udara Bugis (Malang), Maospati (Madiun), Mojoagung (Surabaya), Panasan (Solo), Maguwo (Yogyakarta), Cibeureum (Tasikmalaya), Kalijati (Subang), Pamengpeuk (Garut), Andir dan Margahayu (Bandung), Cililitan dan Kemayoran (Jakarta) dan pangkalan-pangkalan udara diluar pulau Jawa seperti Talang Batutu (Palembang), Tabing (Padang) dll.

Agresi Militer I dan II Belanda
PPP sangat berperan saat terjadi Agresi Militer I dan Agresi Militer II, ketika hampir seluruh pangkalan udara mendapat serangan dari tentara Belanda, baik dari darat maupun dari udara. Serangan besar-besaran dilancarkan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap Pangkalan Udara Maguwo Yogyakarta. Belanda mengerahkan pesawat P-51 Mustang, P-40 Kitty Hawk dan pembom B-25/B-26. Selain itu diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota sekitar 600 pasukan payung gabungan dari trup tempur Para-1 pimpinan Kapten Eekhout. Pasukan payung ini merupakan bagian dari Tijger Brigade/Divisi B (termasuk di dalamnya satuan Anjing NICA yang terkenal ganas serta brutal) pimpinan Kolonel Van Langen yang diperintahkan untuk menguasai Yogyakarta. Brigade ini masih ditambah satuan elit gabungan pasukan darat dan udara grup tempur M. Di Maguwo grup tempur M menerjunkan 2 kompi pasukan para komando Korps Spesiale Troepen (KST) yang merupakan penggabungan dari baret merah dan hijau Belanda pada November 1948.[7]

Pada saat itu PPP bersama kekuatan udara lainnya berusaha mempertahankan pangkalan. Maguwo dipertahankan oleh 150 pasukan PPP dan 34 teknisi AURI pimpinan Kadet Kasmiran. Dalam pertempuran tidak seimbang ini, gugur 71 personil AURI termasuk Kadet Kasmiran dan 25 orang lainnya yang tidak dikenal.

Penerjunan pertama di Indonesia

PPP inilah yang merupakan cikal bakal dari Pasukan Payung (pasukan berparasut) setelah pada tanggal 12 Februari 1946 melakukan percobaan latihan penerjunan yang pertama kali di Pangkalan Udara Maguwo Yogyakarta dengan menggunakan payung (parasut) dan pesawat terbang peninggalan Jepang.

Penerjunan pertama yang semuanya dilaksanakan oleh 3 orang Indonesia baik penerbangnya maupun penerjunnya, berlangsung menggunakan tiga buah pesawat Churen. Penerbang Adisucipto menerjunkan Amir Hamzah, penerbang Iswahyudi menerjunkan Legino dan penerbang M. Suhodo menerjunkan Pungut. Penerjunan pertama di alam Indonesia merdeka yang berlangsung di Pangkalan Udara Maguwo tersebut disaksikan oleh Kepala Staf BKRO Komodor (U) Suryadi Suryadarma dan Panglima Besar Letjen Sudirman serta petinggi BKR lainnya. Penerjunan yang dilaksanakan pada ketinggian 700 meter, sebagai pengawas kesehatannya adalah Dr. Esnawan.

Penerjunan kedua diadakan di Pangkalan Udara Maguwo tanggal 8 Maret 1947 pada saat wing day yang merupakan terjun bebas (free fall) pertama di Indonesia dilakukan oleh Opsir Udara I Soedjono dan Opsir Muda Udara I Soekotjo dengan penerbang Gunadi dan Adisucipto. Penerjunan ini disaksikan oleh Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, para petinggi BKR serta masyarakat luas.

Pada tanggal 24 Maret 1947, kembali dilaksanakan penerjunan oleh Soedjono dan Soekotjo dalam rangka peresmian Pangkalan Udara Gadut di Bukittinggi.

Air Base Defence Troop (ABDT)
Selanjutnya sejak tahun 1950, Pasukan Payung yang saat itu masih bernama PPP berpusat di Jakarta dan mendapat sebutan Air Base Defence Troop (ABDT). Pasukan membawahi 8 kompi dan dipimpin oleh Kapten (U) RHA Wiriadinata dengan wakilnya Letnan I (U) R Soeprantijo. Kemudian pada pertengahan tahun 1950, dibentuk Inspektorat Pasukan Pertahanan Pangkalan (IPP) yang bermarkas di jalan Sabang, Jakarta, yang pada bulan April 1952 dipindahkan ke Pangkalan Udara Cililitan, Jakarta Timur.

Pada tahun 1950 juga diadakan Sekolah Terjun Payung (Sekolah Para) yang diikuti oleh para prajurit, dalam rangka pembentukan Pasukan Para AURI. Sekolah Para ini dibuka di Pangkalan Udara Andir Bandung, sebagai kelanjutan dari embrio Sekolah Para di Maguwo. Hasil didik dari Sekolah Para inilah yang kemudian disusun dalam Kompi-Kompi Pasukan Gerak Tjepat (PGT) yang dibentuk pada bulan Februari 1952, dengan Kapten (U) RHA Wiriadinata sebagai komandannya yang saat itu juga merangkap sebagai Komandan Pangkalan Udara Andir di Bandung.

Pada tahun 1950-an, Pasukan AURI terdiri dari PPP, PGT dan PSU (Penangkis Serangan Udara) yang kekuatannya terdiri dari 11 Kompi Berdiri Sendiri (BS), 8 Pleton BS dan 1 Battery PSU.

Resimen Tim Pertempuran PGT (RTP-PGT)
Selanjutnya pada Tahun 1960-an PGT juga ditugaskan dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat (Papua) yang berdasarkan perintah Men/Pangau, maka dibentuklah Resimen Tim Pertempuran PGT (RTP PGT) yang bermarkas di Bandung dan Kapten (U) Sugiri Sukani sebagai komandannya. RTP PGT membawahi 2 Batalyon PGT yaitu Batalyon A PGT yang dipimpin oleh Kapten (U) Z. Rachiman dan Batalyon B PGT yang dipimpin oleh Kapten (U) JO. Palendeng.

Komodor (U) RHA Wiriadinata adalah komandan PGT pertama (1952) yang banyak membawa perkembangan terhadap pasukan payung di Indonesia, terutama dalam tubuh AURI. Konsep PGT sejak awal mulanya memang tertuju pada kemampuan para dan komando. Ia juga pernah menjadi Panglima Gabungan Pendidikan Paratroops (KOGABDIK PARA).

Pada masa pemerintahan Orde Lama, PGT AURI bersama KKO (Marinir) dikenal loyal dan setia terhadap Presiden Sukarno. Kedua pasukan elit ini bahkan dianggap menjadi anak emasnya Presiden Soekarno. Hingga saat detik-detik kejatuhan Presiden Sukarno, kedua pasukan ini tetap menunjukkan kesetiaannya pada Sang Proklamator tersebut.

Komando Pertahanan Pangkalan Angkatan Udara (KOPPAU)
Pada tanggal 15 Oktober 1962, berdasarkan Keputusan Men/Pangau Nomor : 195 dibentuklah Komando Pertahanan Pangkalan Angkatan Udara (KOPPAU). Panglima KOPPAU dirangkap oleh Men/Pangau dan sebagai wakilnya ditetapkan Komodor (U) RHA Wiriadinata. KOPPAU terdiri dari Markas Komando (Mako) berkedudukan di Bandung, Resimen PPP di Jakarta dan Resimen PGT di Bandung. Resimen PPP membawahi 5 Batalyon yang berkedudukan di Jakarta, Banjarmasin, Makassar, Biak dan Palembang (kemudian pindah ke Medan). Resimen PGT terdiri dari 3 Batalyon, yaitu Batalyon I PGT (merupakan Batalyon III Kawal Kehormatan Resimen Cakra Bhirawa) berkedudukan di Bogor, Batalyon II PGT di Jakarta dan Batalyon III PGT di Bandung.

Berdasarkan Surat keputusan Men/Pangau Nomor : III/PERS/MKS/1963 tanggal 22 Mei 1963, maka pada tanggal 9 April 1963 Komodor (U) RHA Wiriadinata dikukuhkan menjadi Panglima KOPPAU dan menjabat selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1964 digantikan oleh Komodor (U) Ramli Sumardi sampai dengan tahun 1966.

KOPASGAT
Bedasarkan hasil seminar pasukan di Bandung pada tanggal 11 s.d. 16 April 1966, sesuai dengan Keputusan MEN/PANGAU No. 45 Tahun 1966, tanggal 17 Mei 1966, KOPPAU disahkan menjadi Komando Pasukan Gerak Tjepat (Kopasgat) yang terdiri dari 3 Resimen :

    Resimen I Pasgat di Bandung, membawahi :
        Batalyon A Pasgat di Bogor
        Batalyon B Pasgat di Bandung
    Resimen II Pasgat di Jakarta, membawahi :
        Batalyon A Pasgat di Jakarta
        Batalyon B Pasgat di Jakarta
        Batalyon C Pasgat di Medan
        Batalyon D Pasgat di Banjarmasin
    Resimen III Pasgat di Surabaya, membawahi :
        Batalyon A Pasgat di Makassar
        Batalyon B Pasgat di Madiun
        Batalyon C Pasgat di Surabaya
        Batalyon D Pasgat di Biak
        Batalyon E Pasgat di Yogyakarta

Selanjutnya bedasarkan Keputusan KASAU No. 57 Tanggal 1 Juli 1970, "Resimen" diganti menjadi "Wing"'

Di era nama Kopasgat lah, korps baret jingga ini sangat terkenal. Bahkan PDL Sus Kopasgat bermotif macan tutul menjadi acuan pemakaian PDL TNI saat operasi Seroja.

Saat operasi pembebasan sandera pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia di Bandara Don Muang Thailand tahun 1981 sesungguhnya Kopasgat-lah yang dipersiapkan untuk beraksi namun akibat berbagai tekanan politik Orde Baru saat itu akhirnya Kopassus yang diberangkatkan ke Bangkok.

PUSPASKHASAU
Sejalan dengan dinamika penyempurnaan organisasi dan pemantapan satuan-satuan TNI, maka berdasarkan Keputusan KASAU No. Kep/22/III/ 1985 tanggal 11 Maret 1985, Kopasgat berubah menjadi Pusat Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (PUSPASKHASAU)

KORPASKHASAU

Seiring dengan penyempurnaan organisasi TNI dan TNI Angkatan Udara, maka tanggal 17 Juli 1997 sesuai Skep PANGAB No. SKEP/09/VII/1997, status Puspaskhas ditingkatkan dari Badan Pelaksana Pusat menjadi Komando Utama Pembinaan (Kotamabin) sehingga sebutan PUSPASKHAS berubah menjadi Korps Pasukan Khas TNI AU (KORPASKHASAU).

Kualifikasi
Paskhas TNI-AU sebagai pasukan khusus Angkatan Udara satu-satunya dan berkualifikasi terlengkap didunia ini memiliki berbagai kemampuan tempur khas matra udara seperti Pengendali Tempur (Dalpur), Pengendali Pangkalan (Dallan), SAR Tempur, Jumping Master, Pertahanan Pangkalan yang meliputi pertahanan horizontal (Hanhor) dan pertahanan vertikal (Hanver), Penangkis Serangan Udara, jungle warfare, Air Assault (Mobud), Raid operation hingga kemampuan anti teror aspek udara atau yang dikenal sebagai ATBARA (Anti Pembajakan Udara). Selain itu Paskhas TNI-AU juga mahir untuk bertempur di hutan, perkotaan,laut maupun pantai.

 

Pasukan Khas TNI AU sedang melaksanakan latihan SAR tempur

Paskhas TNI-AU juga memiliki kemampuan spesialisasi kematraudaraan untuk melaksanakan doktrin OP3UD seperti Pengaturan Lalu-Lintas Udara (PLLU), Meteo, Komunikasi-Elektronika (Komlek), Perminyakan (Permi), Zeni lapangan (termasuk pionir, tali-temali, dll), Intelijen Tempur, Kesehatan, ground handling, Pemadam Kebakaran (PK), Angkutan, Perhubungan (PHB) hingga kemampuan khusus untuk menginformasikan tentang fasilitas penerbangan sebelum pesawat datang, jarak pandang (visibility), kecepatan dan arah angin, suhu dan kelembaban udara, serta ketinggian dan jenis awan. Hal ini sangat berkaitan dalam menentukan penembakan sasaran maupun penerjunan pasukan, dan membantu mengendalikan pesawat tempur untuk penembakan/pengeboman sasaran (Ground Forward Air Control/GFAC)

Tidak main-main, para personil Paskhas juga memiliki kemampuan khusus sebagai Air Traffic Controller (ATC) di sebuah bandara. Memang tidak ada satupun pasukan komando seperti Paskhas didunia saat ini.

Karena Paskhas merupakan pasukan komando, maka dalam melaksanakan operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel infanteri/pasukan reguler dengan kata lain jarang menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga batalyon. Paskhas jarang sekali (mungkin tidak pernah) melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalyon sekaligus.

 

Pasukan Khas TNI AU saat menggelar operasi di medan pertempuran

Organisasi pasukan
Setelah berubah status menjadi Kotamabin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara No. SKEP/73/III/1999 tanggal 24 Maret 1999, Korpaskhas membawahi WING Paskhas (WING I, WING II, WING III), Detasemen Bravo Paskhas (Den Bravo Paskhas) dan Detasemen Kawal Protokol Paskhas (Den Walkol Paskhas). Saat ini Denwalkol berdasarkan Instruksi Kepala Staf Angkatan Udara nomor : Ins/2/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 telah beralih pembinaannya dari Korpaskhas kepada Denma Mabes-AU, sehingga efektif mulai tanggal dikeluarkan Instruksi tersebut pembinaan Kawal Protokol dibawah Denma Mabesau.

Hirarki

Korps Pasukan Khas TNI-AU adalah satu satunya wadah berbentuk korps bagi pasukan berkualifikasi khusus di TNI-AU bahkan dalam TNI. Korpaskhasau bersanding dengan Kopassus TNI AD adalah Pasukan khusus berstatus KOMANDO resmi yang dimiliki oleh TNI. Hal ini karena 2 organisasi pasukan khusus ini bersifat (KOTAMA) BERDIRI SENDIRI dengan pelatihan dan kemampuan serang yang sangat lethal secara individual. Paskhas lahir sebagai pasukan komando sejak masa kelahirannya. Mereka diterjunkan dengan unit kecil di belakang garis pertahanan lawan dan langsung menusuk jantung pertahanan musuh. Maka itulah para personel pasukan payung ini dididik dengan metode komando yang diadopsi dari SAS Inggris (melalui pendidikan di Pusdik RPKAD). Metode pendidikan komando “ala baret merah” mulai dilakukan di Wing III Diklat sejak Paskhas masih bernama KOPPAU. Personil Paskhas juga diperkenankan tetap memakai baret jingga kebanggaannya dan PDH Komando saat mengikuti berbagai upacara resmi kenegaraan.Korpaskhasau memakai sebutan “Pasukan” untuk jargon korps nya disingkat (Psk).

Struktur pasukan

    Wing I/Harda Marutha (Para Komando) di Jakarta, membawahi :
        Batalyon 461/Cakra Bhaskara Jakarta
        Batalyon 462/Pulanggeni Riau
        Batalyon 465/Brajamusti Pontianak
        Batalyon 467 Harda Dedali Jakarta
        Kompi A Berdiri Sendiri di Medan
        Kompi B Berdiri Sendiri di Subang
        Kompi G Berdiri Sendiri di Lhokseumawe
        Kompi H Berdiri Sendiri di Banda Aceh
    Wing II/Harda Marutha [Para Komando] di Malang, membawahi :
        Batalyon 463 Trisula di Madiun
        Batalyon 464 Nanggala di Malang
        Batalyon 466 Pasopati di Makasar
        Batalyon 468 Sarotama di Biak
        Kompi D Berdiri Sendiri di Kupang
        Kompi E Berdiri Sendiri di Yogyakarta
    Wing III Diklat Paskhas Pusdik Pasukan Khas di Margahayu Bandung, membawahi :
        Satdik Tempur Darat
        Satdik Matra/PSU
        Satdik Khusus
    Detasemen Bravo 90 di Rumpin, Bogor.

Sesuai Peraturan Kasau /53/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Paskhas TNI AU, maka penyebutan "skadron" diubah menjadi "batalyon", "flight" menjadi "kompi".

Pengabdian Paskhas terus berlanjut seiring dengan tuntutan tugas yang dibebankan kepada TNI Angkatan Udara pada umumnya dan Korpaskhas pada khususnya. Pengabdian Paskhas tersebut, dapat dilihat dari andil Paskhas yang tidak pernah absen di berbagai bentuk operasi, baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Sekarang ini, Korpaskhas telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu andalan sekaligus kebanggaan, yang dipercaya menjadi kekuatan pasukan pemukul di darat khas TNI Angkatan Udara. Organisasi Korpaskhas disusun menjadi dua tingkat yaitu Tingkat Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara disingkat Mako Korpaskhas dan Tingkat Pelaksana. Di Tingkat Mako Korpaskhas terdiri dari eselon pemimpin, eselon pembantu pimpinan/staf, eselon pelayanan, dan eselon pelaksana pusat, yang membawahi satuan-satuan di bawahnya. Sedangkan di Tingkat Pelaksana membawahi Wing I dan Wing II Paskhas dan Wing III Diklat Paskhas, Detasemen Bravo Pasukan Khas AU, dan Detasemen Kawal Protokol Paskhas AU, sejalan dengan perkembangan dan penyempurnaan organisasi maka berdasarkan Instruksi Kepala Staf Angkatan Udara nomor : Ins / 2 / III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang pelaksanaan pengalihan pembinaan Detasemen Pengawalan dan Protokoler Paskhas (Denwalkol Paskhas) dari Korpaskhas ke Denma Mabesau, sehingga sejak diterbitkannya Instruksi Kasau ini maka Denwalkol Paskhas yang semula berada di bawah Korpaskhas ke Denma Mabesau dengan nama Satuan Pengawalan dan Protokoler (Satwalkol) Denma Mabesau.

Untuk pengembangan organisasi kedepan saat ini tengah diusulkan ke Mabes TNI-AU untuk pembentukan Wing III Paskhas di Makassar Sulawesi Selatanuntuk meng-cover wilayah timur Indonesia meliputi : Wilayah sekitar NTT, Sulawesi,Kep.Maluku dan Papua , sedangkan Wing I paskhas di Kota Jakarta untuk meng-cover wilayah barat Indonesia meliputi : Wilayah sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten ke barat sampai pulau Sabang dan Wing II Paskhas di Malang Jawa Timur untuk men-cover wilayah tengah Indonesia meliputi : Wilayah sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan Kalimantan. Sedangkan yang sebelumnya Wing III Pusdik Paskhas menjadi Kodiklat Paskhas. Selain itu direncanakan pula penambahan 3 batalyon baru Paskhas yaitu Batalyon 468 di Biak, Batalyon 469 di Medan, dan satu Batalyon lagi di Yogyakarta atau Kupang sehingga nantinya Paskhas akan memiliki 10 sampai dengan 14 Batalyon pasukan.

Kekuatan pasukan

Paskhas saat ini berkekuatan 7.300-an personel. Dalam beberapa waktu kedepan direncanakan Paskhas TNI-AU akan mendapatkan 40 buah panser buatan Pindad sebagai cikal bakal Batalyon Kavaleri Paskhas. Rencana ini tengah mengalami negoisasi ulang untuk diadakan penambahan jumlahnya dikarenakan ranpur sejenis Panser dinilai sangat cocok untuk mendukung tugas sebagai bantuan tempur dari Batalyon-batalyon tempur Para Komando dengan karakteristiknya sebagai pasukan pemukul reaksi cepat paskhas TNI AU selain juga panser sangat diperlukan untuk pasukan pertahanan pangkalan. Dalam konsep penggelaran pasukan berintensitas tinggi, TNI mengenal istilah PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi cepat) yang mana paskhas sebagai satuan TNI berkualifikasi Para Komando merupakan nyawa atau inti dari pasukan PPRC TNI dan sebagai pendukungnya adalah batalyon-batalyon linud kostrad. PPRC adalah pasukan pemukul TNI untuk menghadapi kondisi kondisi darurat di wilayah NKRI. Dalam Pelaksanaan tugasnya Paskhas mengemban tugas sebagai:

    Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI (Yon Parako 461 s/d 468)(Rencana Yon Parako 469 di Medan)
    Pasukan Penagkis serangan Udara (akan dibentuk Yon Arhanud dan Den Rudal Hanud)
    Pasukan Pertahanan Pangkalan (Kompi-kompi BS di setiap Lanud Induk dan Lanud Type B))

Paskhas juga berniat mendatangkan lagi kendaraan taktis serbu sejenis Dirgantara Military Vehicle (DMV) buatan PT DI yang terbukti handal dan kini telah dipakai oleh pasukan elit Paskhas Detasemen Bravo-90.

Rudal panggul permukaan ke udara QW (QianWei)-3.

Korps baret jingga ini telah diperkuat dengan kedatangan 200 rudal panggul permukaan ke udara QW (QianWei)-3. Rudal Manpad QW-3 perorangan (diharapkan penambahan sekitar 300 unit lagi untuk Pam Sat Radar) Rudal QW-3 dilengkapi penjejak semi-active laser guidance, cocok untuk menggasak pesawat tempur maupun rudal lain dalam ketinggian rendah sampai dengan jarak 8 km. Memiliki bobot 13 kg dan kecepatan maksimum 750 km/jam. Senjata ini dipergunakan untuk menggantikan Triple gun buatan Hispano Suiza (Switzerland) tahun 1950-an dan DSHK 12,7 mm. Juga beberapa saat yang lalu diujicobakan PT Pindad senjata meriam pesawat direhab untuk dijadikan senjata berat darat untuk Korpaskhas.

Paskhas juga tengah berupaya mendatangkan 4 baterai PSU jarak pendek berupa Oerlikon kaliber 35 mm untuk hanud titik model komposit yang sudah terintegrasi antara rudal, meriam, radar dan pos komando taktis. Senjata ini sudah menggunakan teknologi tercanggih dan telah digunakan oleh banyak negara Eropa. Menurut rencana, senjata PSU ini akan ditempatkan di 3 Lanud Utama TNI-AU. Salah satu kelebihan utama lainnya untuk PSU Oerlikon kaliber 35 mm ini adalah kemampuannya untuk dapat dimobilisasi dengan pesawat Hercules. TNI AU juga berencana untuk pembelian Rudal Jarak Sedang/JSe pengganti Rudal S-75/SA-2 guidelines. Kedepan dengan rencana kedatangan bateray-bateray meriam oerlicon contraves 35 mm, penambahan jumlah rudal manpad QW-3 dan beberapa unit meriam triple gun yang masih bagus serta rencana Kohanudnas untuk menghidupkan kembali Satuan Rudal Jarak Menengah maka diharapkan dapat dibentuk beberapa batalyon artileri meriam hanud dan beberapa detasemen bateray rudal baru untuk di tempatkan di tiap-tiap wing paskhas.

Kedepan untuk pengembangan Korpaskhas dengan Alut Sista PSU saat ini yang telah dipunyai, yaitu :
 
Artileri Hanud Meriam tripple Gun thn 1950 (dari 55 unit tinggal 16 unit yang layak pakai)

Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) dengan PSU (Penangkis Serangan Udara) Tripple Gun

Barisan Tripple Gun yang diangkut truk saat ini

Rudal Manpad QW-3 perorangan (sekitar 200 unit)

Rencana Pengadaan Alut Sista PSU baru berupa:
 
Artileri Hanud Meriam Oerlicon Contraves 35 mm (diharapkan 55 unit pengganti Tripple Gun 1950)
Rudal Manpad QW-3 perorangan (diharapkan penambahan sekitar 300 unit lagi untuk Pam Sat Radar)
Rudal Jarak Sedang/JSe pengganti Rudal S-75/SA-2 guidelines (diharapkan 7 bateray)

Kompi BS (Berdiri Sendiri) Paskhas TNI-AU adalah satuan setingkat kompi Paskhas. Biasanya mereka ditugaskan melakukan pertahanan dan mengamankan pangkalan TNI-AU berikut fasilitasnya seperti radar, hanggar pesawat dan sebagainya. Diharapkan kedepan tiap-tiap kompi BS dapat di kembangkan menjadi Batalyon, Seperti :

1. Kompi C BS Bogor menjadi Batalyon 467 Harda Dedali di Jakarta.
2. Kompi F BS Biak menjadi Batalyon 468 Sarotama di Biak.

Adapun Kompi Paskhas BS Paskhas TNI-AU terdiri dari:
1. Wing 1 wilayah barat
    1) Kompi A Paskhas TNI-AU (Medan)
    2) Kompi B Paskhas TNI-AU (Kalijati)
    3) Kompi G Paskhas TNI-AU (Lhokseumawe)
    4) Kompi H Paskhas TNI-AU (Banda Aceh)

2. Wing 2 wilayah timur
    1) Kompi D Paskhas TNI-AU (Kupang)
    2) Kompi E Paskhas TNI-AU (Yogyakarta)

Diharapkan Kompi-kompi BS Pertahanan Pangkalan (Hanlan) sebagian dapat dikembangkan menjadi Batalyon-batalyon PSU (Arhanud dan Detasemen-detasemen Rudal Jarak Sedang/JSe). Untuk meningkatkan kinerja Korpaskhas yang salah satunya adalah bertugas menangkal segala ancaman dari udara wilayah Udara NKRI maka sebaiknya di bentuk Resimen Penangkis Serangan Udara (PSU)yang khusus bertugas melindungi kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman yang berasal dari udara.

Diharapkan kedepan Kompi-kompi BS dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut :
1. Kompi B BS Kalijati menjadi Batalyon 1 Arhanud Wing I wilayah barat.
2. Kompi E BS Yogyakarta menjadi Batalyon 2 Arhanud Wing II wilayah timur.
3. Kompi G BS Lhokseumawe menjadi Den Rudal 1/JSe Lhokseumawe.
4. Pembentukan baru Den Rudal 2/JSe Asahan.
5. Pembentukan baru Den Rudal 3/JSe Pekanbaru.
6. Pembentukan baru Den Rudal 4/JSe Jakarta.
7. Pembentukan baru Den Rudal 5/JSe Surabaya.
8. Pembentukan baru Den Rudal 6/JSe Bontang.
9. Kompi D BS Kupang menjadi Den Rudal 2/JSe Kupang.
10.Menghidupkan kembali Kompi C BS untuk Pam Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten
11.Menghidupkan kembali Kompi F BS untuk Pam Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Paskhas menggunakan senapan SAR-21

Paskhas kini mengupayakan untuk mengganti senjata perorangan SS – 1 yang kabarnya akan digantikan SiG-552 ataupun SS-2. Terutama untuk menyiapkan Batalyon-batalyon tempur 461 sampai dengan 469 sebagai Pasukan Pemukul Para Komando Pprc paskhas maka dalam tiap regu di tiap batalyon para komando paskhas akan dilengkapi dengan senjata SS2-V1 WITH PINDAD 40mm GRENADE LAUNCHER dan Squad Automatic Weapon senapan mesin ringan seperti FN Minimi(Senjata Otomatis Regu). Sedangkan di dalam kompi bantuan akan dilengkapi dengan SMB (Senapan Mesin Berat) DShk-38 dirancang sebagai senjata pemukul untuk sasaran darat dan udara jarak pendek. SMB ini biasa digunakan oleh unit kavaleri dan infantri. Pada unit kavaleri, DShK sudah menjadi standar ditempatkan pada turret beragam MBT (Main Battle Tank), bahkan tank ringan, panser dan rantis pick up.dalam infantri, wajar bila DShK dioperasikan dengan case khusus beroda dua, mirip dengan model meriam/kanon. Dengan demikian SMB ini mudah digerakkan, dibawa atau dipindahkan dengan bantuan pengait pada jip atau truk.

Komandan
Komandan Korpaskhas (Dankorpaskhas) saat ini adalah Marsekal Pertama TNI Amarullah, menggantikan Marsekal Pertama TNI Harry Budiono yang menjadi staf ahli KSAU. Sebelumnya, Amarullah menjabat sebagai Wakil Komandan Paspampres. Kepala Staf TNI AU mendukung agar Komandan Korpaskhas dipertimbangkan untuk dijabat Marsekal Muda (perwira berbintang dua).[9]

Operasi Militer
Penumpasan RMS, DI/TII dan PRRI/PERMESTA

Ketika terjadi beberapa pemberontakan di bumi Pertiwi ini, PPP ditugaskan pula untuk menumpas pemberontakan DI/TII di wilayah Jawa Barat. Personil PPP melakukan pengejaran di wilayah Tangkuban Perahu, Pegunungan Galunggung, Pegunungan Guntur dan Pegunungan Tampomas. Selain itu PPP juga ikut melaksanakan penumpasan DI/TII di Sulawesi Selatan dengan melakukan operasi yang dipimpin langsung oleh Letkol (U) RHA Wiriadinata. Saat penumpasan RMS tahun 1952, PPP mengerahkan 1 kompi pasukannya di Kendari dan Pulau Buru, Maluku.

Pada peristiwa PRRI di Sumatera, dua kompi PGT pimpinan LU I Sugiri Sukani dan LU I Rachman bersama 1 kompi RPKAD melakukan penerjunan untuk pertama kali pada 12 Maret 1958 saat Operasi Tegas di Pangkalan Udara Simpang Tiga, Pekanbaru. Empat hari berselang pada operasi Sapta Marga 16 Maret 1958, pasukan yang sama dari PGT bersama RPKAD kembali melakukan penerjunan di Medan.

Ketika operasi 17 Agustus di Sumatera Barat, PGT mendapat tugas untuk merebut Lanud Tabing di Padang. Untuk mengawali operasi ini, delapan personil PGT dipimpin Letkol (U) RHA Wiriadinata ditugaskan melakukan operasi khusus. Tim kecil PGT ini mendapat tugas menentukan titik penerjunan yang paling aman bagi pasukan TNI. Pendaratan open sea ini, terbilang berbahaya. Ombak besar menyulitkan pendaratan. Akibatnya, saat regu PGT mendarat dengan motor-tempel kecil di pantai, perahunya pecah. Sampai di pantai, mereka bergerak cepat, menyusup, menentukan koordinat, dan membuat kode-kode rahasia pada DZ. Tentu tidak gampang menentukan lokasi DZ, mengingat pasukan PRRI tersebar di mana-mana.

Pada 17 April 1958 tepat pukul 06.40 satu batalyon PGT dan satu kompi RPKAD diterjunkan dan langsung mendapat perlawanan dari pasukan PRRI, akibatnya satu personil PGT gugur. Selain itu Lanud Tabing juga sudah dipenuhi oleh ranjau paku dan bambu-bambu runcing yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Pada 20 Mei 1958, satu kompi PGT dipimpin Kapten (U) R Suprantijo kembali diterjunkan di Morotai saat operasi Merdeka untuk menumpas Permesta di Sulawesi Utara dan Maluku. Beberapa waktu kemudian satu kompi PGT dipimpin LU I Heru Achjar berhasil merebut bandara Mapanget di Manado. Begitu gencarnya pertempuran di darat maupun dari udara, hingga sempat memancing pesawat Lockheed U-2 Dragon Lady milik AU Amerika (USAF). Pesawat ini pernah dimanfaatkan mengintai pulau Natuna yang disiapkan untuk menggempur Jakarta


Operasi Trikora

PGT AURI dalam operasi Trikora mengambil porsi terbesar jumlah pasukan yang diinfiltrasi ke Irian Barat dengan total 532 orang.

Jumlah personil dari TNI, Polri dan relawan yang diinfiltrasikan selama Trikora adalah 1.154 personil dengan jumlah korban jiwa 216 gugur/hilang dan 296 tertangkap.

Pada tanggal 25 April 1962, saat operasi Banteng Ketaton sebanyak 40 orang pasukan PGT dibawah pimpinan Sersan Mayor (U) J. Picaulima diterjunkan untuk pertama kali di Irian Barat yaitu di daerah Fak-Fak begitu juga penerjunan yang dilakukan 39 personil PGT di Kaimana tanggal 26 April 1962 berhasil dengan baik.

Pada 11 Mei 1962, pasukan PGT dibawah pimpinan Letan Satu (U) Manuhua melaksanakan penerjunan di Sorong saat Operasi Serigala.

Salah satu kisah heroik dan bersejarah adalah peristiwa pengibaran Sang Saka Merah Putih untuk pertama kali dipancangkan di bumi Cendrawasih, Irian Barat, yang dilakukan oleh anggota PGT atas inisiatif Sersan (U) M.F. Mengko. Pada tanggal 19 Mei 1962, sebanyak 81 anggota PGT bertolak dari Pangkalan Udara Pattimura, Ambon, dengan pesawat Hercules yang dipiloti Mayor (U) T.Z Abidin menuju sasaran daerah penerjunan sekitar Kampung Wersar, Distrik Teminabuan. Pada dini hari mereka diterjunkan tepat diatas markas tentara Belanda. Pertempuran jarak dekat yang serba kacau segera terjadi. Tentara Belanda yang tengah tidur kaget karena ada pasukan PGT yang diterjunkan tepat dimarkasnya, sedangkan prajurit PGT juga tidak menyangka akan diterjunkan dimarkas tentara Belanda karena sebelumnya mereka dibriefing akan diterjunkan di perkebunan teh. Kisah heroik ini mengakibatkan tewasnya 53 anggota PGT AURI termasuk komandan tim Letnan Dua (U) Suhadi. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut di daerah Teminabuan, Sorong kini telah didirikan sebuah monumen yang diberi nama Tugu Merah Putih.

Pak Wir (Komandan PGT Wiriadinata), ikut masuk ke pesawat memberi dorongan moril.sebagian dari orang yang ada dalam pesawat ini mungkin gugur dan tidak dapat kembali lagi.Pada Operasi Trikora, 94 anggota PGT gugur.

Untuk memperkuat posisi tentara Indonesia di Irian Barat dilaksanakan operasi Jatayu pada 14 Agustus 1962 dengan rincian Kelompok Elang dibawah pimpinan Kapten (U) Radik Sudarsono diterjunkan di Sorong dan Kelompok Alap-alap di daerah Merauke dipimpin Letnan (U) Benyamin Matitaputty.

Suatu hal yang amat mengagumkan adalah kemampuan untuk bertahan hidup (survival)dari prajurit PGT. Meskipun dengan kondisi alam Irian Barat yang ganas dimana berhutan lebat dengan ketinggian pohon mencapai diatas 50 meter, langkanya binatang maupun tumbuhan yang dapat dimakan, ancaman penyakit malaria, kekurangan logistik dan obat-obatan ditambah serangan gencar dari pesawat tempur maupun tentara Belanda, namun mereka masih mampu bergerilya di dalam hutan sampai menjelang terjadinya gencatan senjata.

Penerjunan dilaksanakan dini hari menjelang subuh. Prajurit PGT dikepekatan malam yang amat dingin diterjunkan diatas hutan-hutan belantara di dekat kota-kota kecil Irian Barat. Para prajurit PGT cukup tangguh untuk berjuang melawan hutan belantara yang pepohonannya amat tinggi, sehingga sebelum mencapai tanah mereka harus bergelut dengan tali dan pisau komando agar bisa turun karena rata-rata tersangkut dipepohonan.

Secara total dilakukan 9 kali penerjunan yang dilakukan PGT selama operasi Trikora di daerah Kaimana, Fak-Fak, Sorong (Sausapor, Klamono dan Teminabuan) serta Merauke dengan mengakibatkan gugurnya 94 orang prajurit dan 73 orang terluka [10]

Operasi Dwikora
Seperti halnya saat Trikora, pada saat operasi Dwikora PGT AURI juga menjadi pasukan yang pertama kali diterjunkan ke wilayah Malaysia.

Berbeda dengan Trikora maupun saat penumpasan PRRI/PERMESTA, kali ini PGT bertindak sebagai pelaku tunggal penerjunan (solo performer) tanpa didampingi kesatuan lain dari TNI-AD. Selain melalui udara, personil PGT juga melakukan infiltrasi lewat jalur darat dan laut.

Pada tanggal 31 Januari 1964, PGT melakukan penyebaran pamflet dengan pesawat Hercules C-130 di daerah perbatasan (Sabah, Tawau dan sekitar Pulau Sebatik)[11]

Sejak bulan April 1964, dua kompi PGT dibawah pimpinan LMU I Sutikno dan LMU I Sukimin dipersiapkan dalam rangka infiltrasi melalui laut. Pasukan ini kemudian diberangkatkan ke Tanjung Balai, Karimun dengan kapal motor.

Untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Agustus 1964, satu peleton dipimpin SMU Sadikin berhasil menyusup lewat laut ke Pontian Kecil, Johor Baru. Keesokan harinya bertepatan dengan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1964 kembali satu peleton PGT pimpinan SMU Suparmin disusupkan ke wilayah Malaysia lewat jalur laut. Sebelumnya pada dini hari sebanyak 17 personil PGT berhasil melakukan penerjunan di selatan Johor.

Dalam penerjunan pada tanggal 1-2 September 1964 diterjunkan 3 peleton pasukan terdiri dari 1 peleton dari kompi LU I Suroso,Jakarta dan 2 peleton dari kompi LMU Sutikno,Bandung. Ironisnya, salah satu pesawat C-130 Hercules yang diterbangkan Mayor (U) Djalaloedin Tantu bersama 7 awak pesawat jatuh ke selat Malaka. Sebuah sumber menyatakan bahwa kecelakaan pesawat Hercules yang melakukan terbang malam tersebut akibat terbang terlalu rendah untuk menghindari deteksi radar lawan. Mayor (U) Sugiri Sukani, Komandan Resimen PGT dan LU I Suroso ada di dalam pesawat malang tersebut. Unsur yang ikut tewas dalam peristiwa tersebut adalah 47 orang personil PGT ( 40 orang dari Jakarta dan 7 orang dari Bandung) dan 10 orang Cina Melayu, diantaranya adalah dua gadis. Sedangkan 2 Hercules lainnya berhasil menerjunkan pasukan PGT di daerah sasaran. Sasaran penerjunan ini adalah daerah Taiping, Labis dan Ipoh.

Hanya dalam waktu dua hari, hampir semua personil PGT dapat ditangkap akibat pengkhianatan dari penunjuk jalan yang berasal dari etnis Melayu dan Cina. Mereka baru dibebaskan dari penjara Malaysia setelah 11 Maret 1966 dan dipulangkan ke Indonesia. Setiba di Jakarta, akibat efek dari peristiwa G-30S/PKI mereka kembali ditahan di Cijantung di asrama RPKAD dan diberi julukan ”Tentara Merah”. KU I Sukardi yang tertangkap dan divonis hukuman gantung oleh pemerintah Malaysia akhirnya dibebaskan pasca gencatan senjata RI – Malaysia.

Hampir seluruh personil PGT yang diinfiltrasikan ke Malaysia tertangkap akibat banyaknya operasi yang secara sengaja ”dibocorkan” oleh oknum-oknum di Indonesia. Sedangkan 4 personil PGT yang kembali dengan selamat dan tidak tertangkap mendapatkan anugerah Bintang Sakti dari Presiden RI bersama-sama dengan anggota yang gugur.

Jumlah personil PGT yang gugur/hilang selama operasi Dwikora berjumlah 83 orang sedangkan yang tertangkap/terluka berjumlah 117 orang

Pasukan PGT tahun 1967 saat upacara Peresmian gedung SUKANI.

Komandan PGT Wiriadinata, tahun 1967.Peresmian Gedung SUKANI.

Komandan PGT Wiriadinata, 1967,Peresmian gedung SUKANI.Sedang menyematkan tanda jasa bagi keluarga PGT yang gugur dalam Konfrontasi dengan Malaysia.

Operasi Seroja
Dalam Operasi Seroja, Kopasgat tidak berfungsi sebagai pasukan pemukul seperti yang dilakukan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) dalam penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta, perjuangan Trikora dan Dwikora. Kopasgat yang terdiri dari Pengendali Tempur (Dalpur), Pengendali Pangkalan (Dallan) dan Satuan Tempur (Satpur) bertugas membentuk pangkalan udara operasi dan pengamanannya.

Gelaran pertama Kopasgat terjadi tanggal 7 Desember 1975 saat 126 personil Detasemen-B Kopasgat yang dipimpin Kapten (Psk) Silaen diterjunkan dengan cara air landed di lapangan terbang Dili, selang dua hari pada 9 Desember 1974 delapan Hercules C-130 menerjunkan pasukan dari Yonif Linud-328 Kostrad, Grup-1 Kopassus, Yonif 401/Banteng Raiders dan 156 personil Kopasgat pada pukul 07.25 WIT. Tugas Kopasgat adalah membebaskan lapangan terbang Baucau, atau lebih populer dengan Villa Salazar dalam bahasa Portugis. Detasemen-A Kopasgat dipimpin Kapten (Psk) Afendi. Operasi ini sekaligus membuktikan kemampuan Kopasgat melaksanakan Operasi Pembentukan dan Pengoperasian Pangkalan Udara Depan (OP3UD). Jumlah personil Kopasgat yang luka-luka saat penerjunan di Baucau adalah 19 orang terdiri dari 2 orang Satpur dan 17 orang Dallan.

Jauh sebelum operasi Seroja dimulai, Kopasgat bersama satuan elit lainnya di TNI sudah terlebih dahulu masuk ke wilayah Timor-Timur untuk membentuk kantong-kantong gerilya serta mendukung para pejuang pro integrasi

Selama operasi Seroja, kehadiran Kopasgat amat disegani baik oleh rakyat maupun gerilyawan Fretilin karena sikapnya yang simpatik dan mampu merebut hati rakyat. Markas Kopasgat seringkali dijadikan tempat perlindungan oleh rakyat untuk menghindari konflik bersenjata yang terjadi. Warna baret jingga dan loreng komando khas Kopasgat kala itu amat populer di Timor-Timur. Hal ini berimplikasi pula pada sedikitnya jumlah personil Kopasgat yang gugur selama operasi Seroja bila dibandingkan dengan satuan lainnya di TNI.

Jumlah personil TNI yang gugur di Timor-Timur antara tahun 1974-1999 adalah 2.292 orang sedangkan dari pihak pejuang pro integrasi mencapai jumlah 1.527 orang.


Operasi Trisula dan Penumpasan PGRS/Paraku
Kopasgat turut serta dalam operasi Trisula Kodam V Brawijaya tahun 1967 di daerah Blitar Jawa Timur guna penumpasan sisa-sisa gerakan PKI didaerah tersebut. Dalam mendukung operasi ini Kopasgat mengerahkan satu kompi pasukannya dari Resimen III dibawah pimpinan LU II Wim Mustamu. Pada tahun 1967-1969 timbul pergolakan di Kalimantan Barat yang dikenal dengan nama Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) berasal dari warga keturunan Tionghoa simpatisan komunis diwilayah Kalimantan. Untuk menghadapi PGRS/Paraku, pemerintah memutuskan untuk menggelar operasi Saber Kilat. Kopasgat sendiri melakukan tugasnya secara berkala dan diadakan pergantian pasukan pada periode tertentu sampai dengan operasi selesai tahun 1969. Perwira Kopasgat yang bertugas dalam operasi ini antara lain Kolonel (U) Z. Rachiman, Letkol (U) Sudjito, LU I Samadikun, LU I Mashud, LU I Sudadyo, LU I Nasroel dan LU II Siswoto Soemali dan LU II Joenoes. Dalam operasi ini gugur 2 orang personil Kopasgat asal Resimen I dan 4 orang lainnya gugur saat peristiwa Lanud Singkawang II

Operasi Sipil
Selain mengabdikan dirinya dalam tugas-tugas operasi militer, prajurit paskhas juga ikut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan seperti operasi Tinombala dan Tampomas penanggulangan bencana alam, Tentara Masuk Desa dan karya bakti TNI lainnya.

Misi Perdamaian
Keterlibatan Paskhas dalam misi perdamaian di luar negeri di bawah bendera PBB seperti tergabung dalam:

    Kontingen Garuda di Vietnam,
    Kontingen Garuda XIV dibawah Unprofor di Yugoslavia,
    Kontingen Garuda XIV A-B di Bosnia,
    Kontingen Garuda XVII dibawah OKI di Filipina,
    Kontingen Garuda XXIII di Libanon dan penugasan militer di luar negeri lainnya.

Identitas Korps Baret Jingga
Di era Kopasgat mulai dipergunakan baret berwarna jingga dengan emblem berbentuk segilima. Dirasa kurang pas, emblem itu diganti dengan bentuk persegi seperti yang saat ini dipakai Paskhas. Motto yang tertulis pada emblem berbunyi Karmaye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana yang artinya “bekerja tanpa menghitung untung dan rugi”. Sementara badge yang dipasang di lengan kiri merupakan gambar lama yang digunakan PGT. Badge itu berupa perisai berwarna merah menyala dengan gambar parasut mengembang menerjunkan dua jenis senjata ringan dan berat. Dari gambar itu dapat diartikan bahwa Kopasgat adalah pasukan Linud yang gagah berani. Kedua lambang, emblem dan badge serta baret berwarna jingga saat ini masih digunakan sebagai ciri pasukan elit TNI-AU. Selain itu dilengan kanan ditambahkan pula badge dengan tulisan Para Komando sebagai ciri khas Pasukan Para Komando Udara[15] Badge ini juga dipakai dilengan kanan pakaian dinas setiap para KSAU sebagai wujud penghormatan kepada satuan elit dilingkup TNI-AU ini

Referensi

    ^ http://indonesiaeliteforces.tripod.com/id9.html
    ^ Budhy Santoso. "Baret Jingga. Pasukan Payung Pertama di Indonesia". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
    ^ Bhagavad Gita, bab 2 : "Kenyataan abadi daripada kelestarian jiwa", ayat 47
    ^ http://www.angkasa-online.com/10/01/khusus/khusus1.htm
    ^ Sutrisno. “Marsekal TNI Suryadi Suryadarma” Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan, Jakarta, 1985.
    ^ Sesuai keputusan MEN/PANGAU No.54 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967.
    ^ Himawan Susanto. “Yogyakarta 19 Desember 1948. Jenderal Sudirman vs Jenderal Spoor”.
    ^ “Awal Kedirgantaraan di Indonesia. Perjuangan AURI 1945-1950” Yayasan Obor, 2008
    ^ http://www.tni-au.mil.id/organisasi.asp
    ^ Poengky Poernomo Djati. "Perjuangan AURI dalam Trikora". Direktorat Sejarah Ditwatpersau, Jakarta , 1996
    ^ Poengky Poernomo Djati. ”Peranan AURI Dalam Pelaksanaan Konfrontasi Dengan Malaysia Tahun 1963.” Sub Direktorat Sejarah Ditwatpersau, Jakarta, 1992
    ^ I Ketut Subandi. "Triwarsa Kopasgat.Sejarah Komando Pasukan Gerak Tjepat TNI Angkatan Udara". Dinas Sejarah TNI-AU, Jakarta, 1977
    ^ Hendro Subroto. "Operasi Udara di Timor-Timur". Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
    ^ http://www.sejarahtni.mil.id/index.php?cid=1756
    ^ Istilah ini dipopulerkan oleh Marsdya (Purn) Budhy Santoso untuk membedakan dengan satuan Para Komando yang ada di angkatan lain





Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Pasukan_Khas

PERANAN TORPEDO DAN PELURU KENDALI DI DALAM TEKNOLOGI ANTI AKSES ANGKATAN LAUT

PERANAN TORPEDO DAN PELURU KENDALI DI DALAM TEKNOLOGI ANTI AKSES ANGKATAN LAUT

Untuk merespon konsep strategi dan operasi angkatan laut yang berfokus pada peperangan kawasan littoral, kini beberapa negara berkembang menembangkan strategi anti akses. 


Strategi anti akses adalah strategi yang bertujuan menghambat manuver kekuatan angkatan laut lawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Untuk dapat melaksanakan strategi anti akses ini sedikitnya terdapat dua persyaratan dari aspek teknologi yang harus dipenuhi oleh angkatan laut. 

Pertama, sistem sensor.
Rudal anti kapal maupun rudal jelajah hanya dapat bekerja dengan baik apabila didukung oleh sistem sensor yang memadai dan dapat diandalkan. Bentuk sistem sensor itu bisa berupa radar pengamatan, radar kendali penembakan, dapat juga berupa sistem pandu berbasis satelit. Sistem pandu berbasis satelit sangat penting untuk sasaran-sasaran yang diluar daya jangkau radar kendali penembakan, meskipun sebenarnya bisa saja semuanya dipercayakan pada pemandu yang ada di rudal tersebut.

Kedua, peperangan elektronika.
Dalam aplikasi strategi anti akses, kemampuan ini mutlak dibutuhkan karena merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari strategi anti akses. Apabila radar pengamatan dan perangkat sensor lainnya telah dibungkam oleh lawan, rudal anti akses tidak akan dapat digunakan sebagaimana fungsi asasinya. Oleh sebab itu, setiap angkatan laut yang serius mengembangkan stratei anti akses harus mengadopsi teknologi yang erkaitan dengan peperangan elektronika semisal ECM (Electronic Counter Measures), ECCM (Electronic Counter Counter Measures), dan ESM (Electronic Support Measures).

Tanpa didukung dua teknologi terkait, implementasi strategi anti akses tidak akan terlaksana. Dan dewasa ini masalah yang dihadapi oleh angkatan laut negara berkembang secara teoritis potensial adalah menyangkut kedua hal tersebut. Ketersediaan perangkat sensor dan kemampuan peperangan elektronika bersifat fundamental. Tanpa hal tersebut, kepemilikan rudal berkemampuan anti akses menjadi seolah tidak berarti banyak dari sudut pandangan strategis.


Sebenarnya kedua jenis perangkat tersebut banyak tersedia di pasaran internasional. Namun kendala yang dihadapi oleh angkatan laut negara berkembang adalah ketersediaan dana dan penerapan kendali ekspor yang ketat oleh negara-negara produsen, khususnya negara-negara Barat. Adapun produk buatan Rusia dan China dari segi harga maupun keandalan bisa bersaing dengan keluaran negara-negara Barat. Namun pengadaan satu sistem rudal beserta sistem sensor dan perangkat peperangan elektronika masih dipandang terlalu mahal daripada hanya membeli rudal beserta sistem kendali penembakannya saja.

Gambaran Strategi Anti Akses di Indonesia
Potensi Indonesia untuk menggelar strategi anti akses sudah lama diperhitungkan oleh beberapa penggunaan perairan negeri ini. Oleh sebab itu secara tidak langsung mereka mencoba mengendalikan sistem senjata angkatan laut yang dijual ke Indonesia, khususnya rudal anti kapal maupun rudal jelajah. Begitu pula dengan perangkat sistem sensor, khususnya yang berkemampuan di atas 40 mil laut.


Walaupun implementasi teknologi anti akses tidak murah akan tetapi Indonesia bisa mewujudkannya dengan tetap berbasis pada cost effectiveness. Idealnya adalah memadukan jaringan radar pengamatan maritim berkemampuan hight frequency dapat difungsikan sebagai over horizon radar (OTHR), sehingga bisa memperpanjang kemampuan deteksi untuk mendukung rudal anti kapal. Penggunaan radar non hight frequency bisa saja ditempuh, akan tetapi jangkauan efektifnya hanya akan berkisar pada 40 mil laut.


Untuk pasokan jaringan radar pengamatan maritim, sesungguhnya ada peluang menjalin kerjasama dengan pihak tertentu di dalam negeri yang tengah mengembangkan radar. Radar yang mereka kembangkan selama ini perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga memenuhi spesifikasi militer. Sedangkan rudal anti kapal berbasis di daratan cukup banyak tersedia di pasaran internasional termasuk salah satunya adalah rudal versi kapal perang yang kini dioperasikan oleh TNI AL.


Membangun jaringan radar pengamatan maritim beserta rudal anti kapal berbasis di daratan hanya salah satu pendekatan dalam pengembangan strategi anti akses. Pendekatan lainnya yaitu membangun kemampuan serupa yang berbasis ruang angkasa. Untuk hal yang terakhir bukan hal mustahil, mengingat para ahli Indonesia telah mampu membuat satelit. Yang dibutuhkan adalah kemampuan politik pemerintah dalam membenahi pertahanan, sebab adanya kemauan politik akan mengurangi hambatan seperti masalah anggaran.


Strategi anti akses merupakan perpaduan antara sistem senjata di laut, daratan dan udara. Walaupun Indonesia mempunyai keterbatasan dalam membangun kekuatan pertahanannya, namun bukan berarti tidak ada peluang yan tersedia. Ekploitasi kondisi geografis wilayah Indonesia melalui teknologi anti akses merupakan satu diantara peluan itu.


Dari aspek teknologi, eksploitasi dengan menggunakan teknologi yan "biasa-biasa saja" yang sebagian berbasis industri pertahanan nasional sudah cukup untuk membuat pengguna perairan Indonesia berpikir keras. Sedangkan dari aspek strategis, kemampuan Indonesia menggelar strategi anti akses akan meningkatkan kemampuan penendalian laut dan daya tawar di tingkat kawasan dalam hubungan antar bangsa.

Untuk mengembangkan strategi anti akses, salah satu senjata pamungkas adalah torpedo. Kita punya kemampuan untuk kembangkan torpedo, sudah dilaksanakan oleh PT. DI melalui lisensi torpedo SUT. Cuma masalahnya sebagian besar komponen torpedo itu masih diimpor dari Eropa sebagai pemberi lisensi.

Itu tantangan nyata bagi kita. Memang ada keinginan untuk kembangkan torpedo sendiri. Keinginan demikian patut untuk dihargai, namun dibutuhkan waktu yang lama agar kita bisa menguasai teknologi torpedo secara mandiri. Karena ilmu-ilmu tentang pengembangan torpedo harus kita curi dan sangat keliru kalau harapkan orang lain akan sumbangkan ilmu itu kepada kita.
Pertanyaannya, apakah ada program pemerintah dan industri terkait untuk kembangkan torpedo secara mandiri? Kalau ada bagus. Tetapi tetap saja ada masa transisi ketika teknologi torpedo dicoba untuk dikuasai.
Dalam masa transisi itu, AL tetap butuh torpedo untuk kepentingan operasional. Itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda menunggu program torpedo nasional selesai. Artinya, kita tetap membutuhkan pasokan torpedo dari luar selama jangka waktu itu.
Masalahnya adalah tidak ada jaminan bahwa pasokan torpedo akan lancar sesuai kebutuhan kita. Masalah politik dapat mengalahkan soal uang. Meskipun kita punya uang, kalau penjual tidak mau jual kepada kita karena alasan politik, kita tidak bisa apa-apa.
Ingat, RI Matjan Tutul mandul hadapi kapal destroyer Belanda karena nggak punya torpedo. Kapalnya dijual oleh Jerman Barat ke Indonesia, tapi torpedonya tidak. Beberapa tahun lalu pun kita diembargo oleh Barat, akibatnya pengadaan senjata strategis kita dan suku cadangnya terhambat. Bukan nggak mungkin kasus serupa RI Matjan Tutul akan terjadi lagi di masa depan, dalam arti kapal diberikan tapi tanpa senjata.
Yang perlu kita antisipasi seandainya kita sepakat untuk mengembangkan strategi anti akses adalah upaya invisible hands hambat pengadaan torpedo untuk kita. Kecuali torpedo yang kita beli dari Rusia misalnya, itu pun tidak ada jaminan 100 persen. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah kita harus mengembangkan strategi ini secara diam-diam dan tidak agresif.
Ini juga nggak gampang, karena negara-negara maju punya data berapa rata-rata Indonesia beli torpedo dalam jangka waktu tertentu. Dengan data itu, mereka bisa memperhitungkan berapa kira-kira torpedo yang tersedia di arsenal kita.

Strategi anti akses merupakan operasi gabungan dan melibatkan banyak sistem persenjataan

Kemajuan teknologi yang terkait dengan sistem senjata serta peredaran produk teknologi itu di pasaran internasional melahirkan kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara maju. Mereka khawatir sistem senjata hasil kemajuan teknologi itu akan makan tuan, seperti kasus Exocet MM-39 Angkatan Udara Argentina yang melumpuhkan kapal perang Inggris HMS Sheffield (D-80). Sebab sistem senjata itu memberikan kemampuan kepada negara-negara berkembang untuk mengembangkan kemampuan anti akses.
Sehingga wajar bila kini penjualan sistem senjata kepada Angkatan Laut negara-negara berkembang yang dapat digunakan untuk kepentingan anti akses sangat dikontrol. Hanya negara-negara berkembang yang digolongkan sebagai sekutu dan teman yang dapat memperoleh sistem senjata itu. Sistem senjata yang dimaksud di sini bukan semata rudal saja, tetapi mencakup pula pendukungnya seperti surveillance radar, fire control radar dan combat system management.
Indonesia yang di masa lalu relatif mudah mengakses sistem senjata yang mempunyai kemampuan anti akses kini tidak lagi menikmati kemudahan itu dari negara-negara Barat. Akibatnya, daya tangkal pada kapal perang yang memperkuat Angkatan Laut negeri ini mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Sebab sebagian besar sistem senjata yang ada di kapal perang itu kini telah kadaluarsa. Menurunnya kemampuan penangkalan diikuti oleh meningkatnya ancaman dan tantangan di laut yang muncul dari negara-negara di sekeliling Indonesia
Untuk menghadapi situasi demikian, Indonesia berpaling pada sistem senjata buatan Rusia dan Cina. Misalnya pengadaan rudal P-800 Onix alias Yakhont dari Rusia dan rudal C-802 dan C-705 asal Negeri Tirai Bambu. Pembelian dari dua negeri yang menjadi pesaing Paman Sam itu diharapkan mampu mendongkrak kembali kemampuan penangkalan Indonesia.

Strategi anti akses membutuhkan perpaduan peluru kendali berbasis di darat dan di kapal perang semisal C 705, C 802 atau P-800 Onix alias Yakhont.

Eksistensi rudal buatan Rusia dan Cina dalam arsenal Angkatan Laut negeri ini harus dieksploitasi secara optimal. Misalnya menghadirkan kapal perang yang menggendong rudal Yakhont di perairan sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura secara rutin. Bisa pula menghadirkan kapal perang yang bersenjatakan C-802 di perairan Selat Lombok, Selat Ombai dan Laut Sulawesi secara rutin pula. Hal itu penting untuk unjuk kekuatan, sebab negara-negara di sekitar Indonesia hanya paham dengan bahasa kekuatan, bukan bahasa diplomasi yang bertumpu pada soft power.
Hingga awal 1990-an, selalu ada pemandangan indah di sekitar Selat Singapura apabila kapal perang Indonesia jenis kombatan melintas di sana. Sebagian kapal perang Negeri The Red Dot akan keluar dari pangkalannya dalam kondisi peran tempur mengawasi gerak-gerik kapal kombatan Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kapal perang negeri ini sebenarnya mempunyai kemampuan penangkalan yang diperhitungkan oleh pihak lain apabila sistem senjatanya memadai dan tidak ketinggalan teknologi.
Pemandangan indah tersebut sangat besar peluangnya untuk diulangi kembali kini dan tahun-tahun ke depan. Syaratnya cuma satu, yaitu kita mampu mengeksploitasi kapal perang yang mengusung sistem senjata yang mematikan asal Rusia dan Cina.

Sumber :
Allhans, 2010, Teknologi Anti Akses Angkatan Laut, Defender Edisi 53 tahun 2010, Jakarta, hal : 60 - 63.

http://damnthetorpedo.blogspot.com/2008/06/torpedo-dan-strategi-anti-akses.html

http://damnthetorpedo.blogspot.com/2010/01/eksploitasi-rudal-yakhont.html 

C4ISR

C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Information, Surveillance and Reconnaissance)

The primary operational and functional purpose of the Tampa Bay Maritime Domain Awareness System (MDAS) program is to develop a tactical Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) system supported by integrated sensor and information processes that produce actionable intelligence to fulfill User Defined Operational Picture (UDOP) requirements. The C4ISR system, supporting sensors, information processes, integration, and fusion protocols will be researched, developed, tested, and evaluated in the Tampa Bay MDAS Test Bed.

The National Strategy for Maritime Security states that "the safety and economic security of the United States depends upon the secure use of the world’s ocean" and that "a key national security requirement is the effective understanding of all activities, events, and trends within any relevant domain–air, land, sea, space, and cyberspace–that could threaten the safety, security, economy, or environment of the United States and its people." In accordance with this national strategy, the U.S. Navy and the U.S. Coast Guard (USCG) have accepted Maritime Domain Awareness (MDA) as an effective means for understanding the global maritime elements that could impact the security, safety, economy, or environment of the United States.

The National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness states that "the primary method for information sharing, situational awareness, and collaborative planning will be the national maritime common operating picture (COP). The COP is a near real-time, dynamically tailorable, network–centric virtual information grid shared by all U.S. Federal, state and local agencies with maritime interests and responsibilities. COP data will be accessible to all users, except when limited by security, policy, or regulations."

The spiraling level of information, however, often exacerbates the challenge of effective dissemination in an easily understood and accessible format, and in particular, the effective determination of the COP. Effective, pre–determined dissemination is essential for the operations and security of the Global Maritime Community of Interest (GMCOI). The added ability to provide role–based non–classified information to the GMCOI provides continuing observations and orientations in the dynamic maritime domain. An indiscriminate COP, however, is not the optimum solution for situational awareness within specific operational or role–based environments. To move along the SOA continuum from data to knowledge, cohesion and data fusion must be introduced. This entails embracing SOA and a User–Defined Operating Picture (UDOP) to provide a system that allows the user to inject knowledge to enhance decision.

The core SOA capabilities the MDAS must provide are: collaboration; distributed services security; Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI); data fusion as identified by the Joint Directors of Laboratories (JDL) Levels 1-3; data mediation; service mediation; and persistent, automated system management. The core MDAS noted must provide the GMCOI with the ability to cooperate in a virtual work space to understand, represent, and devise a solution to a common problem. Even when globally distributed, as the GMCOI is, it must be possible to interact and cooperate, both vertically and horizontally, as if collocated. This is the goal of net-centric operations that MDAS must support. In this context, collaboration is a GMCOI information exchange to produce operational consensus. The basic tenets involve discovery, connection, and content modification until the desired product is achieved through and from disparate affected entities.

MDAS will employ a variety of software applications to provide a common operational picture of security and force protection operations throughout Tampa Bay and is initially is intended to provide stakeholders the oversight capability of operations underway in real time. Provided this picture, stakeholders can make better decisions about priorities and the assignment of security or counter-threat assets. The MDAS will employ a configuration with "push," "pull," and "current ops" views of all activities. The MDAS will consist of a series of tools that provide a graphic and imagery-based common tactical picture with supporting data, collaboration capabilities, log and alerting functions, and a means to access and display updated information from web-based status boards and databases. Users will access MDAS through an Internet address that triggers the UDOP presentation. The UDOP will serve as the interactive event log and also as the pathway to the other associated software applications, user tutorials, and user event checklists. The MDAS should be fundamentally designed to collect and disseminate information from all echelons within the purview of Tampa Bay stakeholders. The MDAS will provide functional capabilities for action at the stakeholder level. The capabilities will be in the form of information consumer, information collector, analyzer, and information disseminator. Many of these functions will overlap and the degree will be determined by the user role.

From :
http://www.tncmps.com/C4ISR.html

PESAWAT-PESAWAT BUATAN ANAK NEGERI INDONESIA

PESAWAT-PESAWAT BUATAN ANAK NEGERI INDONESIA

Admin di depan pesawat NU 25 Kunang

Bung Karno dalam pidato di Hari Penerbangan Nasional 9 April 1962 mengatakan : "…, tanah air kita adalah tanah air kepulauan, tanah air yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan satu dari yang lain oleh samudra-samudra dan lautan-lautan. … tanah air kita ini adalah ditakdirkan oleh Allah SWT terletak antara dua benua dan dua samudra. Maka bangsa yang hidup di atas tanah air yang demikian itu hanyalah bisa menjadi satu bangsa yang kuat jikalau ia jaya bukan saja di lapangan komunikasi darat, tetapi juga di lapangan komunikasi laut dan di dalam abad 20 ini dan seterusnya di lapangan komunikasi udara."

PK.KKH
Pada tahun 1938 atas permintaan LW. Walraven dan MV. Patist - perancang PK.KKH - dibuat lagi pesawat lebih kecil di bengkel Jl. Kebon Kawung, Bandung.

Pesawat PK.KKH yang dibuat tahun 1937 di Bandung , di mana putera-putera Indonesia terlibat dalam proses pembuatannya.

WEL-X/RI-X
Selain itu juga pada tahun 1948 berhasil dibuat pesawat terbang bermotor dengan mempergunakan mesin motor Harley Davidson diberi tanda WEL-X hasil rancangan Wiweko Soepono dan kemudian dikenal dengan register RI-X. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai club aeromodeling, yang menghasilkan perintis teknologi dirgantara, yaitu Nurtanio Pringgoadisurjo.

Rancangan Wi-weko Soepono diberi tanda WEL-X yang dibuat pada tahun 1948, dengan menggunakan mesin Harley Davidson Kemudian kegiatan ini terhenti karena pecahnya pemberontakan Madiun dan agresi Belanda.

Replika RI-X

SIKUMBANG NU-200
pada 1 Agustus 1954 berhasil diterbangkan prototip "Si Kumbang", sebuah pesawat serba logam bertempat duduk tunggal yang dibuat sesuai dengan kondisi negara pada waktu itu. Pesawat ini dibuat tiga buah. 

"Si Kumbang"

BELALANG 89
Pada 24 April 1957, Seksi Percobaan ditingkatkan menjadi Sub Depot Penyelidikan, Percobaan & Pembuatan berdasar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No. 68.
Setahun kemudian, 1958 berhasil diterbangkan prototip pesawat latih dasar "Belalang 89" yang ketika diproduksi menjadi Belalang 90. Pesawat yang diproduksi sebanyak lima unit ini dipergunakan untuk mendidik calon penerbang di Akademi Angkatan Udara dan Pusat Penerbangan Angkatan Darat. 

"Belalang 89"

KUNANG NU-25
Di tahun yang sama berhasil diterbangkan pesawat oleh raga "Kunang 25". Filosofinya untuk menanamkan semangat kedirgantaraan sehingga diharapkan dapat mendorong generasi baru yang berminat terhadap pembuatan pesawat terbang.

"Kunang 25".

UPAYA PENDIRIAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG
Sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan untuk memungkinkan berkembang lebih pesat, dengan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara No. 488, 1 Agustus 1960 dibentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan/LAPIP. Lembaga yang diresmikan pada 16 Desember 1961 ini bertugas menyiapkan pembangunan industri penerbangan yang mampu memberikan dukungan bagi penerbangan di Indonesia. Mendukung tugas tersebut, pada tahun 1961 LAPIP mewakili pemerintah Indonesia dan CEKOP mewakili pemerintah Polandia mengadakan kontrak kerjasama untuk membangun pabrik pesawat terbang di Indonesia. Kontrak meliputi pembangunan pabrik , pelatihan karyawan serta produksi di bawah lisensi pesawat PZL-104 Wilga, lebih dikenal Gelatik. Pesawat yang diproduksi 44 unit ini kemudian digunakan untuk dukungan pertanian, angkut ringan dan aero club.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1965 melalui SK Presiden RI - Presiden Soekarno, didirikan Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) - yang intinya LAPIP - ; serta PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari. Pada bulan Maret 1966, Nurtanio gugur ketika menjalankan pengujian terbang, sehingga untuk menghormati jasa beliau maka LAPIP menjadi LIPNUR/Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Dalam perkembangan selanjutnya LIPNUR memproduksi pesawat terbang latih dasar LT-200, serta membangun bengkel after-sales-service, maintenance, repair & overhaul.

Pada tahun 1962, berdasar SK Presiden RI - Presiden Soekarno, didirikan jurusan Teknik Penerbangan ITB sebagai bagian dari Bagian Mesin. Pelopor pendidikan tinggi Teknik Penerbangan adalah Oetarjo Diran dan Liem Keng Kie. Kedua tokoh ini adalah bagian dari program pengiriman siswa ke luar negeri (Eropa dan Amerika) oleh Pemerintah RI yang berlangsung sejak tahun 1951. Usaha-usaha mendirikan industri pesawat terbang memang sudah disiapkan sejak 1951, ketika sekelompok mahasiswa Indonesia dikirim ke Belanda untuk belajar konstruksi pesawat terbang dan kedirgantaraan di TH Delft atas perintah khusus Presiden RI pertama. Pengiriman ini berlangsung hingga tahun 1954. Dilanjutkan tahun 1954 - 1958 dikirim pula kelompok mahasiswa ke Jerman, dan antara tahun 1958 - 1962 ke Cekoslowakia dan Rusia.

Perjalanan ini bertaut dengan didirikannya Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang (LAPIP) pada 1960, pendirian bIdang Studi Teknik Penerbangan di ITB pada 1962, dibentuknya DEPANRI (Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia) pada 1963. Kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya proyek KOPELAPIP (Komando Pelaksana Persiapan Industri Pesawat Tebang) pada Maret 1965. Bekerjasama dengan Fokker, KOPELAPIP tak lain merupakan proyek pesawat terbang komersial. Sementara itu upaya-upaya lain untuk merintis industri pesawat terbang telah dilakukan pula oleh putera Indonesia - B.J. Habibie - di luar negeri sejak tahun 1960an sampai 1970an. Sebelum ia dipanggil pulang ke Indonesia untuk mendapat tugas yang lebih luas. Di tahun 1961, atas gagasan BJ. Habibie diselenggarakan Seminar Pembangunan I se Eropa di Praha, salah satu adalah dibentuk kelompok Penerbangan yang di ketuai BJ. Habibie.

GELATIK PZL-104

PZL-Okecie PZL-104 Gelatik-C

Nurtanio Pringgoadisuryo (lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan, 3 Desember 1923 – meninggal 21 Maret 1966 pada umur 42 tahun adalah sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. Bersama Wiweko Soepono, Nurtanio membuat pesawat layang Zogling NWG (Nurtanio-Wiweko-Glider) pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama all metal dan fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang, disusul dengan Kunang-kunang (mesin VW) dan Belalang, dan Gelatik (aslinya Wilga) serta mempersiapkan produksi F-27.

Pada tahun 1965 Berdiri KOPELAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang) dan PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari melalui Dekrit Presiden. Setelah pada tahun 1966 Nurtanio meninggal Pemerintah menggabungkan KOPELAPIP dan PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari menjadi LIPNUR kependekan dari Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio untuk menghormati kepeloporan almarhum Nurtanio.

Kemudian setelah itu datanglah BJ Habibie yang mengubah LIPNUR menjadi IPTN yang dikemudian hari sempat tercatat sebagai industri pesawat terbang termaju di negara berkembang.

IPTN
Industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Seteleah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.

NC-212 series 200/400

NC-212-100 - Diproduksi di bawah lisensi di Indonesia sejak 1976, PT. Dirgantara Indonesia memproduksi 28 NC-212-100 sebelum beralih ke NC-212-200.

 

 NBO 105

NBK 117

NBell 412

NAS 330 Puma

NAS 332 Super Puma

 

CN-235

CN-235 adalah pesawat angkut jarak sedang dengan dua mesin turbo-prop. Pesawat ini dikembangkan bersama-sama antara CASA di Spanyol and IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) sebagai pesawat terbang regional dan angkut militer. Versi militer CN-235 termasuk patroli maritim, surveillance dan angkut pasukan.

Desain dan Pengembangan

CN-235 diluncurkan sebagai kerjasama antara CASA dan IPTN. Kedua perusahaan ini membentuk perusahaan Airtech company untuk menjalankan program pembuatan CN-235. Desain dan produksi dibagi rata antara kedua perusahaan. Kerjasama hanya dilakukan pada versi 10 dan 100/110. Versi-versi berikutnya dikembangankan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan.

Desain awal CN-235 dimulai pada Januari 1980, purnarupa pesawat terbang perdana pada 11 November 1983. Sertifikasi Spanyol dan Indonesia didapat pada tanggal 20 Juni 1986. Pesawat produksi terbang pertama pada 19 August 1986. FAA type approval didapat pada tanggal 3 Desemebr 1986 sebelum akhirnya terbang pertama untuk pembeli pesawat pada tanggal 1 Maret 1988.

Pada tahun 1995, CASA meluncurkan CN-235 yang diperpanjang, C-295

Penjaga Pantai Amerika Serikat / U.S. Coast Guard membeli CN-235 (diberi kode HC-144A) di bawah program pesawat maritim jarak sedang (MRSMPA).[1] Pesawat HC-144A pertama dikirim EADS CASA ke Lockheed Martin untuk dipasang alat-alat untuk misi maritim pada bulan December 2006.

HC-144 U.S. Coast Guard

Pada bulan Agustus 2006, 3 CASA CN-235-10 masih terbang, dua dengan Safair dan satu Tiko Air, kedua-duanya di Afrika.[3] Asian Spirit juga mengoperasikan CN-235-220 di Filipina (informasi bulan June/July 2007).

Irish Air Corps mengoperasikan dua buah 2 CN-235 untuk patroli maritim.

CASA -CN-235-300

PT.Dirgantara Indonesia :

* CN-235-10 :
Versi produksi awal (diproduksi 15 buah oleh masing-masing perusahaan), menggunakan mesin GE CT7-7A
* CN-235-110 :
Secara umum sama dg seri 10 tetapi menggunakan mesin GE CT7-9C dalam nasel komposit baru ,mempunyai sistem kelistrikan, peringatan dan lingkungan yang lebih maju dibanding seri 100 milik CASA.
* CN-235-220 :
Versi Pengembangan. Pembentukan kembali struktur untuk bobot operasi yang lebih tinggi , pengambangan aerodinamik pada tepi depan sayap sayap dan kemudi belok, pengurangan panjang landasan yang dibutuhkan dan penambahan jarak tempuh dengan beban maksimum (MTOW=Maximum Take Off Weight)

* CN-235 MPA :
Versi Patroli Maritim, dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi dan misi ( mulai mendekati fase operasional dan hadir dalam singapore airshow 2008 ).
* CN235-330 Phoenix :
Modifikasi dari seri 220, ditawarkan IPTN ( dengan avionik Honeywell baru, EW system ARL-2002 dan 16.800 kg MTOW ) kepada Royal Australian Air Force untuk Project Air 5190 tactical airlift requirement, tapi dibatalkan karena masalah keuangan pada tahun 1998


EADS CASA :

* CN-235-10 :
Versi produksi awal (diproduksi 15 buah oleh masing-masing perusahaan), menggunakan mesin GE CT7-7A
* CN-235-100 :
Secara umum sama dengan seri 10 tetapi menggunakan mesin GE CT7-9C dalam nasel komposit baru
* CN-235-200 :
Versi Pengembangan dengan pembentukan kembali struktur pesawat untuk bobot operasi yang lebih tinggi , pengambangan aerodinamik pada tepi depan sayap dan kemudi belok, pengurangan panjang landasan yang dibutuhkan serta penambahan jarak tempuh dengan beban maksimum
* CN-235-300 :
Modifikasi CASA pada seri 200,dengan avionik Honeywell. Kelebihan lain termasuk pengembangan sistem tekanan dan fasilitas instalasi opsional roda depan ganda.
* CN-235 ASW/ASuW/MPA :
Versi Maritim
* C-295 :
Versi dengan badan lebih panjang, beban 50% lebih banyak dan mesin baru PW127G.

C-295

CASA CN-235 Angkatan Udara Spanyol

Spesifikasi (CN-235-100/110)

Karakteristik Umum
Casa Cn 235
Casa CN 235

* Kru: 2(dua) pilots
* Kapasitas: sampai 45 penumpang
* Panjang: 21.40 m (70 ft 3 in)
* Bentang sayap: 25.81 m (84 ft 8 in)
* Tinggi: 8.18 m (26 ft 10 in)
* Area sayap: 59.1 m² (636 ft²)
* Berat Kosong: 9,800 kg (21,605 lb)
* Berat Isi: 15,500 kg (16,500 kg Military load) ( lb)
* Maksimum takeoff: 15,100 kg (33,290 lb)
* Tenaga Penggerak: 2× General Electric CT79C turboprops, 1,395 kW (1,850 bhp) each

Kemampuan

* Kecepatan Maksimum: 509 km/j (317 mpj)
* Jarak: 796 km (496 mil)
* Ketinggian Maks: m ( ft)
* Daya Menanjak: 542 m/min (1,780 ft/min)
* Beban Sayap Maks: kg/m² ( lb/ft²)
* Power/berat: kW/kg ( hp/lb)

CASA CN-235M-100 Angkatan Udara Maroko

Operator Militer

* Botswana Air Force
* Tentera Udara Diraja Brunei (1)
* Chilean Air Force
* Colombian Air Force
* Ecuadorian Air Force
* French Air Force
* Gabonese Air Force
* Irish Air Corps (2 x CN235MP)
* Tentera Udara Diraja Malaysia (8 x CN235-220)
* Moroccan Air Force
* Pakistan Air Force (4 x CN235-220)
* Panama
* Papua New Guinea
* Royal Saudi Air Force
* South African Air Force
* South Korean Air Force (20)
* Thai Air Force (10 dipesan dari IPTN/DI)
* TNI AU
* Turkish Air Force
* UAE Navy
* Bendera Amerika Serikat Amerika Serikat: U.S. Coast Guard sebagai HC-144A untuk program Medium Range Surveillance Maritime Patrol Aircraft (MRSMPA)

Militer

* Afrika Selatan: Angkatan Udara Afrika Selatan (1)
* Amerika Serikat: Penjaga Pantai Amerika Serikat (8 HC-144)
* Arab Emirat: Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab
* Arab Saudi: Angkatan Udara Arab Saudi
* Botswana: Angkatan Udara Botswana
* Brunei: Angkatan Udara Brunei (1)
* Chile: Angkatan Darat Chile (4 CN-235-100) satu jatuh di Antartika
* Ekuador: Angkatan Udara Ekuador
* Gabon: Angkatan Udara Gabon
* Indonesia: Angkatan Udara Indonesia (mengoperasikan CN235-100M, CN235-220M, CN235MPA)
* Irlandia: Korp Udara Irlandia (2 CN235MP)
* Kolumbia: Angkatan Udara Kolumbia
* Korea Selatan: Angkatan Udara Korea Selatan (20)
* Malaysia: Angkatan Udara Malaysia (8 CN235-220)
* Maroko: Angkatan Udara Maroko (7)
* Pakistan: Angkatan Udara Pakistan (4 CN235-220)
* Panama: Angkatan Udara Panama
* Papua New Guinea: Angkatan Udara Papua New Guinea
* Perancis: Angkatan Udara Perancis (19 CN235-100, 18 ditingkatkan menjadi CN235-200).
* Spanyol: Angkatan Udara Spanyol (20)
* Turki: Angkatan Udara Turki (50 CN235-100M); Angkatan Laut Turki (6 CN-235 ASW/ASuW MPA); Penjaga Pantai Turki (3 CN-235 MPA)
* Venezuela: Angkatan Laut Venezuela (2 dipesan kemudian dibatalkan)
* Yordania: Angkatan Udara Yordania (2)

Pemerintah dan paramiliter

* Thailand: Polisi Thailand (1 CN235-300)

N 250
Pesawat N-250 adalah pesawat regional komuter turboprop rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia,PT DI, Indonesian Aerospace), Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia. berbeda dengan pesawat sebelumnya seperti CN-235 dimana kode CN menunjukkan CASA-Nusantara atau CASA-Nurtanio, yang berarti pesawat itu dikerjakan secara patungan antara perusahaan CASA Spanyol dengan IPTN. Pesawat ini diberi nama gatotkoco (Gatotkaca).

Pesawat ini merupakan primadona IPTN dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimiliki di kelasnya (saat diluncurkan pada tahun 1995). Menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Air Show 1996 di Cengkareng. Namun akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi 1997. Rencananya program N-250 akan dibangun kembali oleh B.J. Habibie setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perubahan di Indonesia yang dianggap demokratis. Namun untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing harga di pasar internasional, beberapa performa yang dimilikinya dikurangi seperti penurunan kapasitas mesin,dan direncanakan dihilangkannya Sistem fly-by wire.

Pertimbangan B.J. Habibie untuk memproduksi pesawat itu (sekalipun sekarang dia bukan direktur IPTN) adalah diantaranya karena salah satu pesawat saingannya Fokker F-50 sudah tidak diproduksi lagi sejak keluaran perdananya 1985, karena perusahaan industrinya, Fokker Aviation di Belanda dinyatakan gulung tikar pada tahun 1996.

 

N-250

N 2130
Pesawat N-2130 adalah pesawat jet komuter berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia,PT DI, Indonesian Aerospace), Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia.

Pada 10 November 1995, bertepatan dengan terbang perdana N-250, Presiden Soeharto mengumumkan proyek N-2130. Soeharto mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan proyek N-2130 sebagai proyek nasional. N-2130 yang diperkirakan akan menelan dana dua milyar dollar AS itu, tandasnya, akan dibuat secara gotong-royong melalui penjualan dua juta lembar saham dengan harga pecahan 1.000 dollar AS. Untuk itu dibentuklah perusahaan PT Dua Satu Tiga Puluh (PT DSTP) untuk melaksanakan proyek besar ini.

Saat badai krisis moneter 1997 menerpa Indonesia, PT DSTP limbung. Setahun kemudian akibat adanya ketidakstabilan politik dan penyimpangan pendanaan, mayoritas pemegang saham melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 15 Desember 1998 meminta PT DSTP untuk melikuidasi diri.

Untuk preliminary design pesawat ini, IPTN telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan uang yang tak kecil. Dana yang telah dikeluarkan lebih dari 70 juta dollar AS yang sesuai keputusan RUPSLB, dana bagi ini selanjutnya dianggap sunk-cost.

Seluruh kekayaan perseroan selanjutnya diaudit dimana hasil disampaikan kepada Bapepam tanggal 22 April 1999 dan diumumkan lewat media massa. Pembayaran hasil likuidasi kepada para pemegang sahamnya sendiri kemudian dilakukan bertahap mulai 9 Agustus hingga 15 Oktober 1999.

Spesifikasi Pesawat
Pada saat konsep desain, N-2130 dipertimbangkan untuk 80, 100 atau 130 penumpang. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi canggih advanced fly-by-wire system.

Dirgantara Indonesia
Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan (maintenance service) untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi banyak karyawan yang dikeluarkan dan karyawannya kemudian menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.

Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an Dirgantara Indonesia mulai menunjukkan kebangkitannya kembali, banyak pesanan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, Filipina dan lain-lain.[rujukan?] Meskipun begitu, karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada mantan karyawannya, DI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2007. Namun pada tanggal 24 Oktober 2007 keputusan pailit tersebut dibatalkan. . Meskipun kepailitan dibatalkan, PT DI masih saja menghadapi masalah keuangan, yang memengaruhi pembayaran gaji karyawan, sehingga sering terlambat dibayar. Bahkan, tunjangan kesehatan karyawan pun dihentikan akibat perusahaan menunggak pembayaran kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, sebesar 3 milyar rupiah.

N 219

N 219

N 219 ini pengembangan lebih lanjut dari pesawat C 212 Aviocar. Pesawat N 219 ini airframenya semuanya mengunakan logam. Dan menurut PT DI pesawat ini mempunyai volume terbesar di kelasnya, dengan pintu fleksibel untuk menyesuaikan berbagai macam missi penerbangan yang diembannya. Uji terowongan angin telah dilaksanakan pada Maret 2010. Dan pesawat pertama dikirim ke konsumen pertama pada tahun 2013-2014. 



KFX/F 33
F-33 (sebelumnya KF-X) adalah sebuah program Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur multi-fungsi canggih untuk Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) dan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara (TNI-AU)[1], program ini dipelopori oleh Korea Selatan dengan Indonesia sebagai mitra utama. Negara-negara lain seperti Turki telah menunjukkan minat dalam kerjasama pengembangan dan produksi pesawat. Ini adalah program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah KAI FA-50.

KFX / F 33

Proyek ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung pada upacara wisuda di Akademi Angkatan Udara pada Maret 2001. Meskipun persyaratan operasional awal untuk program KF-X seperti yang dinyatakan oleh ADD (Badan Pengembangan Pertahanan) adalah untuk mengembangkan pesawat ber kursi-tunggal, ber mesin jet kembar dan dengan kemampuan siluman (stealth) yang lebih baik dibanding Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon, tapi masih kurang stealth dibanding Lockheed Martin F-35 Lightning II, fokus dari program tersebut telah bergeser untuk memproduksi pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi dari pesawat tempur kelas KF-16 pada tahun 2020.

Sumber :
http://forum.detik.com/sejarah-pesawat-buatan-indonesia-t139292.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Dirgantara_Indonesia 
http://id.wikipedia.org/wiki/F-33
http://id.wikipedia.org/wiki/N-250  
http://id.wikipedia.org/wiki/N-2130